header image

PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA

Posted by: | Desember 25, 2012 | No Comment |

MAKALAH

PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh :

 

Nama / NIM       :   Juli Rianto / S12114015

Program Studi   :   S1 Teknik Industri

 

 

 

Ditujukan kepada :

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI MUHAMMADIYAH KEBUMEN

Jl. Pahlawan 188 Mertokondo Kebumen 54317 Telp. 0287 5547279 Fax. 0287 385212

e-mail: [email protected] Website: www.sttm.ac.id

PRAKATA

 

Puji sukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan beribu kenikmatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang kami beri judul PERMASALAHAN EKONOMI DI INDONESIA.

Makalah ini berisi bagaimana kita memahami dan mengenal beberapa masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan mengenal dan memahami beberapa permasalahan perekonomian di Indonesia, diharapkan mahasiswa dapat belajar mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan dapat menambah kasanah keilmuan kita tentang berbagai permasalahan perekonomian di Indonesia dan solusinya.

 

Karanganyar, 07 Desember 2012

Penyusun

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

 

Prakata ………………………………………………………………………..….    i

Daftar Isi ………………………………………………………………………….    ii

BAB I   Pendahuluan

1.1.    Latar Belakang ………………………………………..………….    1

1.2.    Tujuan ………………………………………………………….….   2

1.3.    Manfaat ………………………………………………..………….    2

BAB II  Pembahasan

2.1.    Kebijakan dan Permasalahan Ekonomi Indonesia ………….…..….     3

2.1.1                                                                                                     Iklim Investasi ………………………………………….….                             4

2.1.2 Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan ……………..…     5

3.1.3 Ketahanan Energi ……………………………………..……     6

4.1.4 Kebijakan Sumber Daya Alam, lingkungan dan Pertanian        7

2.2.    Akar Masalah Perekonomian di Indonesia ………………………..….     10

2.2.1 Problem Kepemilikan …………………………………..….     10

2.2.2 Problem Distribusi Kekayaan ………………………..…….     11

2.2.3 Sistem Uang Kertas …………………………………..……    12

2.2.4 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)   12

2.2.5 Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi Asean …..…     13

2.2.6 Infrastruktur …………………………………………..……    14

2.2.7 Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ……………….…..     14

BAB III                                                                                                                      Penutup

3.1.    Simpulan ……………………………………………..……….….    18

3.2.    Saran ……………………………………………….…………….    18

Daftar Pustaka ………………………………………………………………..….    19

BAB I

1.1.Latar Belakang

Indonesia menggunakan sistem perekonomian kerakyatan, jadi semua kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Semua hal yang berhubungan dengan kebijakan dan kelangsungan hidup masyarakat Indonesia diatur oleh kebijakan dan peraturan pemerintah.

Tanda perekonomian Indonesia mulai mengalami penurunan diawali pada tahun 1997 dimana pada masa itulah terjadi multi krisis. Saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar pada level 4,7 persen, sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 7,8 persen. Kondisi keamanan yang belum kondusif juga mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, yang menambah kesulitan dinegeri ini.

Hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menjanjikan harapan bagi perbaikan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Bagi Indonesia, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka harapan meningkatnya pendapatan nasional (GNP), pendapatan persaingan kapita akan semakin meningkat, tingkat inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat wajar dan semakin bergairahnya modal bagi dalam negeri maupun luar negeri.
Namun semua itu bisa terwujud apabila kondisi keamanan dalam negeri benar-benar telah kondusif. Kebijakan pemerintah saat ini didalam pemberantasan terorisme, serta pemberantasan korupsi turut membantu bagi pemulihan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro ekonomi menggambarkan kinerja perekonomian suatu negara akan menjadi prioritas utama bila ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa aktivitas ekonomi sedang berlangsung dengan baik pada negaranya.

1.2.Tujuan

Adapun tujuan disusunnya makalah ini yaitu:

  1. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa.
  2. Memberi gambaran kepada pembaca tentang berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia.
  3. Memberi gambaran tentang solusi yang mungkin dilakukan untuk dapat memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia.

1.3.Manfaat

Dengan membaca dan memahami isi makalah diharapkan mahasiswa dapat:

  1. Semakin terbukanya pengetahuan pembaca tentang berbagai permasalah perekonomian yang sudah dan sedang terjadi di Indonesia.
  2. Bertambahnya wawasan keilmuan pembaca, khususnya dalam hal ilmu ekonomi kerakyatan.
  3. Dengan bertambahnya wawasan keilmuan pembaca diharapkan dapat ikut berperan dalam pengentasan ekonomi masyarakat sesuai dengan program pemerintah.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

2.1. Kebijakan dan Permasalahan Ekonomi Indonesia.

Selama tiga tahun dari 2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia tumbuh cukup signifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia saat ini secara ekonomi cukup dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dengan diundangnya Indonesia ke pertemuan kelompok 8-plus (G8plus) di Kyoto Jepang pada bulan Juli 2008 bersama beberapa negara yang disebut BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia dan South Africa). Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah mencapai US$ 2.000, bahkan pada tahun 2009, GDP Indonesia ditetapkan di atas angka 5.000 triliun Rupiah atau setara dengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwa pada tahun 2015 Indonesia sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1 triliun. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia untuk menuju kesana, kondisi infrastruktur perekonomian (seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik), tingginya angka pengangguran (kisaran 9%), tingginya inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga energi dunia (sudah menyentuh 11%), belum optimalnya kedatangan FDI ke Indonesia, belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi (belum ekspansif).

Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang menjadi target pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu:

  1. Investasi
  2. Ekonomi makro dan keuangan
  3. Ketahanan energi
  4. 4.    Sumber daya alam dan lingkungan dan pertanian
  5. 5.    Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
  6. 6.    Pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN
  7. 7.    Infrastruktur dan
  8. 8.    Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Analisis singkat atas kondisi kedelapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi tahun 2008-2009 adalah sebagaimana berikut ini:

  1. 1.    Iklim investasi.

Realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan izin usaha tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 159 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar 34,88 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan izin usaha tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 10,34 milyar.

Dibandingkan dengan FDI global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$ 1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra-krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 miliar (1997). Realisasi FDI ke Indonesia akan dapat lebih meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisi infrastruktur, dan masalah birokrasi yang bertele-tele.

  1. 2.    Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan.

Dari sisi fiskal, pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini terlihat dari defisit RAPBN tahun 2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir sampai angka 3% (berdasarkan golden rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas 15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah pada tahun 2009 juga berencana untuk memberikan empat macam insentif fiskal yaitu

  1. Pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang merupakan industri pionir.
  2. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu.
  3. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
  4. Pemerintah mengubah perlakuan PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk mengendalikan inflasi, khususnya core inflation sejak BI rate diterapkan pada tahun 2005. Namun inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga energi dan terganggunya masalah distribusi terutama akibat naiknya harga gas, premium, solar, dan makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini tingkat inflasi cukup tinggi yaitu untuk Januari-Agustus 2008 tercatat 9,4 persen, dan inflasi Agustus 2007-Agustus 2008 mencapai 11,85 persen.

Menghadap hal ini BI melakukan antisipasi dengan menaikan BI rate pada bulan-bulan terakhir sampai September 2008, dan saat ini BI rate sudah mencapai 9,25%. Tingginya BI rate ini memang diharapkan dapat menekan angka inflasi namun disisi lain akan berpengaruh terhadap sektor riil karena kenaikan BI rate berakibat terhadap peningkatan tingkat bunga pinjaman di bank-bank komersial.

3.    Ketahanan Energi.

Sebagaimana kita ketahui bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia bahkan sudah mencapai rekor tertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu bahwa sebagai input, naiknya harga energi akan berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang meningkat hampir disemua negara tujuan utama ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China).

Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul kendala program ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawit mengalami kenaikan yang luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya, produsen kelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakan sebagai bio energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan untuk ekspor. Beberapa pengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panas bumi) yang cadangannya sangat berlimpah di Indonesia (terbesar di dunia) karena biaya investasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini akan di offset oleh turunnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan energi dari minyak ke geothermal.

4.    Kebijakan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pertanian.

Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari yang sepanjang tahun. Untuk itu, sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat (welfare). Sejauh ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara, gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negatif (negative externalities) terhadap lingkungan berupa penggundulan hutan, penghancuran bukit yang tentunya berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian walaupun banyak kemajuan yang dicatat, Indonesia masih mengimpor beras dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada beberapa tahun kedepan, Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.

Satu-satunya negeri muslim terbesar di dunia hanyalah Indonesia. Negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah ini memaksa dunia untuk menjulukinya sebagai The Super Biodiversity State. Hutan Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia, pemilik 16% spesies binatang reptil dan ampibi, 1.519 spesies burung dan 25% dari spesies ikan dunia. Sebagian diantaranya adalah endemik atau hanya dapat ditemui di daerah tersebut (www.walhi.or.id, Hutan Indonesia Menjelang Kepunahan, 14 April 2004). Menurut buku World in Figure 2003, Penerbit The Economist,USA data kekayaan Indonesia adalah: penghasil biji-bijian terbesar no 6; penghasil teh terbesar no 6; penghasil kopi no 4; penghasil cokelat no 3; penghasil minyak sawit (CPO) no 2; penghasil lada putih no 1. lada hitam no 2; penghasil puli dari buah pala no 1; penghasil karet alam no 2, karet sintetik no 4; penghasil kayu lapis no 1; penghasil ikan no 6; penghasil timah no 2; penghasil batu bara no 9; penghasil tembaga no 3; penghasil minyak bumi no 11; penghasil natural gas no 6, LNG no 1; penghasil emas no 8 dan bahan tambang lainnya. (http://km.itb.ac.id, Arah Teknologi Kita, 26/06/2006).

Kekayaan alam itu, mestinya menjadi satu kebanggaan bagi bangsa yang berpenduduk lebih dari 230 juta ini. Namun realitas ini seolah menjadi fatamorgana, ketika bangsa Indonesia hanya bisa diam saat menyaksikan PT. Freeport sejak era Soeharto mengeruk kekayaan Indonesia di Papua. Menurut catatan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak 1991 hingga tahun 2002, PT Freeport memproduksi total 6.6 juta ton tembaga, 706 ton emas, dan 1.3 juta ton perak. Dari sumber data yang sama, produksi emas, tembaga, dan perak Freeport selama 11 tahun setara dengan 8 milyar US$. Sementara perhitungan kasar produksi tembaga dan emas pada tahun 2004 dari lubang Grasberg setara dengan 1.5 milyar US$ (www.walhi.or.id. 06/04/04). Kita juga melihat spesialisasi bangsa Indonesia sebagai salah satu “sarang tikus” dunia, negeri ini selama bertahun-tahun menjadi negara terkorup no.1 di Asia, walaupun data terbaru menunjukkan Indonesia berhasil meraih “prestasi” yang lumayan, data Political and Economic Risk Consultancy (PERC), melansir hasil survei mereka terhadap 13 negara di Asia. Posisi Indonesia digeser oleh Filipina yang tahun ini memperoleh nilai 9,40 jauh lebih buruk dibanding tahun lalu (7,80 poin). Sementara poin Indonesia berkurang dari 8,16 poin (terburuk tahun 2006) menjadi 8,03 poin. (http://tribun-timur.com, RI Tak Lagi Negara Terkorup . 14-03-2007).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh sejumlah elemen bangsa (termasuk pemerintah) untuk membangkitkan Indonesia dari keterpurukannya. Namun, nampaknya usaha itu seolah menjadi angin lalu yang belum atau bahkan sulit untuk mewujudkan impian seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ummat Muslim. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?

 

2.1. Akar Masalah Perekonomian di Indonesia

2.1.1. Problem Kepemilikan

Sistem Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalisme sudah mulai terasa sejak rezim Soeharto berkuasa. Pada saat itu, sejarah memang mencatat, bagaimana pertumbuhan ekonomi begitu pesat. Para analis pada saat itu mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5–10%, rupiah stabil dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang (www.wikipedia.org). Namun, pertumbuhan yang ditopang oleh utang luar negeri ini pada akhirnya mencapai bubble economic pada tahun 1998.

Semenjak corak perekonomian berubah arah menuju kapitalisme, bahkan belakangan menjadi lebih liberal, sedikit demi sedikit berbagai aset negara dijual kepada asing dengan alasan memperbaiki kinerja dan penyelamatan APBN. Hal ini sangat nampak terutama saat presiden Megawati memimpin negeri ini. Padahal, sudah jelas dalam UUD pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh aset yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, PT Freeport yang sudah mengangkangi tambang emas terbesar di dunia ini, telah bercokol di Indonesia sudah lebih dari setengah abad. Pemasukan yang diperoleh Freeport McMoran dari PT Freeport Indonesia, dan PT. Indocopper Investama (keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Pegunungan Tengah Papua) mencapai 380 juta dollar (hampir 3.8 trilyun) lebih untuk tahun 2004 saja. (www.walhi.or.id) Selama 3 tahun hingga tahun 2004, total pengasihan PT. Freeport kepada Republik Indonesia hanya kurang lebih dari 10-13 % pendapatan bersih di luar pajak atau paling banyak sebesar 46 juta dollar (460 milyar rupiah). Belum lagi penguasaan blok cepu oleh Exxon Mobile, di mana Indonesia benar-benar dipermalukan dengan prosentase keuntungan untuk negeri ini sebesar 0%.

Padahal, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia, Masyarakat Indonesia sebagian besar tidak setuju (69.7%) munculnya perusahaan asing yang mengelola kekeyaaan alam Indonesia. Hanya 9.7% yang setuju/sangat setuju. Alasan ketidaksetujuan, sebagian besar (32.2%) karena sudah selayaknya kekayaan alam itu dikelola oleh perusahaan asal Indonesia.( www.lsi.co.id. 11/08/2006)

Bila seluruh aset ini benar-benar dikelola oleh negara, maka Insya Allah, biaya pendidikan mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi sangat mungkin menjadi gratis, paling tidak murah. Hal ini tentu terjadi, karena kesalahan dalam menempatkan kepemilikan.

2.1.2. Problem Distribusi kekayaan.

Dalam sebuah artikel khusus harian Republika dilaporkan bahwa omset tahun 1993 dari 14 konglomerat Indonesia terbesar yang tergabung dalam grup Praselya Mulya, diantaranya Om Liem (Salim Group), Ciputra (Ciputra Group), Mochtar Riady (Lippo Group), Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Eka Tjipta (Sinar Mas Group) mencapai 47,2 trilyun rupiah atau 83 % APBN Indonesia tahun 2008 (Purnawanjati,Siddiq. Membangun Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme). Ini menandakan, bahwa lebih dari 80 % perputaran uang di Indonesia, hanya berkutat pada segelintir orang saja. Sementara sisanya, terbagi ke seluruh wilayah di Indonesia dengan penduduknya sejumlah 230 juta jiwa. Maka wajar apabila kemiskinan semakin merajalela, memperbesar jurang antara si kaya dan si miskin.

2.1.3. Sistem Uang Kertas.

Salah satu penyebab utama jatuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 1997/1998 adalah, meningkatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang pada saat itu menembus angka Rp. 8.000,00 /dollar. Akibatnya, impian Indonesia untuk menjadi Negara Industri Baru (NIB) pupus sudah. Indonesia bukan lagi menjadi negara miskin tetapi super miskin di bawah India dan setara dengan Kamboja, Kenya atau Bangladesh yang mempunyai pendapatan per kapita dibawah 300 dolar (Purnawanjati, Siddiq. Membangun Ekonomi Alternatif Pasca Kapitalisme). Belum lagi dampak dari sistem uang yang fluktuatif ini yang akan menyebabkan inflasi, sehingga harga-harga melambung tinggi terutama untuk barang kebutuhan pokok, sebagaimana yang pernah melanda Indonesia pada tahun 1997/1998.

2.1.4. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa program yang akan diterapkan oleh pemerintah menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan dengan:

  1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan.
  2. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM.
  3. Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (SDM) dengan

3.1.  Meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM.

3.2.  Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan

3.2.1. Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM.

3.2.2. Mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan.

3.2.3. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM.

3.2.4. Mengembangkan sinergitas pasar.

3.2.5. Reformasi regulasi dengan menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM dan menyusun kebijakan di bidang UMKM.

2.1.5. Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sebagai anggota penting ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC). Beberapa langkah ke depan adalah:

  1. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas
  2. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas
  3. Komitmen AEC untuk Arus Penanaman modal Secara Bebas
  4. Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas
  5. Komitmen AEC untuk Arus Tenaga Kerja Terampil Secara Bebas
  6. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan
  7. Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif
  8. Sosialisasi Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

2.1.6. Infrastruktur

Kalau pada masa orde baru, kondisi infrastruktur Indonesia mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009, perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain.

2.1.7. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Masalah pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran 9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal. Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya. Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11 juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya dalam rangka menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada.

Menyangkut masalah ketransmigrasian ada yang berubah pada penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Waktu itu, program transmigrasi berjalan dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan program transmigrasi berjalan baik. Paska krisis, program transmigrasi kelihatan mati suri atau sudah hampir tidak lagi terdengar gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk mengatur datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat dengan daerah menyangkut masalah transmigrasi.

BAB III

PENUTUP

4.1.  Simpulan

Pada dasarnya permasalahan perekonomian di Indonesia lebih banyak diakibatkan karena kebijakan perundang-undangan yang mendasari peraturan tentang perekonomian yang kurang tepat. Hal itu dapat ditunjukkan dengan performa ekonomi kita yang cenderung stagnan. Kebijakan pemerintah yang dimaksud meliputi kebijakan dalam hal investasi, ekonomi makro dan keuangan, ketahanan energy, sumber daya alam dan lingkungan dan pertanian, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, infrastruktur, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan perekonomian di Indonesia hanyalah dengan melakukan penataan ulang beberapa peraturan perundangan yang mendasari sistem ekonomi dan investasi. Dengan penataan ulang sistem perekonomian dan investasi diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

4.2.  Saran

Mengingat perkembangan zaman yang sudah sangat pesat dan cakupan wilayah yang sangat luas yang mana antara satu daerah dengan daerah yang lain terdapat perbedaan kultur maupun budaya, studi lanjut untuk permasalahan perekonomian di Indonesia sangat diharapkan guna mencari solusi terbaik untuk kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/permasalahan-ekonomi-di-indonesia.  diunduh: 01/12/2012 15.59WIB.

http://www.slideshare.net/ajengfaiza/beberapa-permasalahan-dan-solusi-perekonomian-indonesia. diunduh: 02/12/2012 16.25WIB.

http://www.slideshare.net/ajengfaiza/beberapa-permasalahan-dan-solusi-perekonomian-indonesia. diunduh: 03/12/2012 17.29 WIB.

http://gedeeswastika-18.blogspot.com/2012/05/masalah-pokok-perekonomian-indonesia.html. diunduh: 04/12/2012 16.14WIB.

http://risnaangrum.wordpress.com/2011/04/05/tugas-makalah-perekonomian-indonesia. diunduh: 04/12/2012 17.27 WIB.

 

under: Uncategorized

Leave a response






Your response:

Categories